pembahariuanpost.com.—– – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia Mugiyanto Sipin mengunjungi Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Mugiyanto Sipin disambut Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Minggu (9/8/2026).
Rumah jabatan tersebut berada di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Dalam kesempatan itu, Wamen HAM menyampaikan dorongan agar Takalar dapat menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai hak asasi manusia.
Mugiyanto menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat.
“Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah,” kata Mugiyanto.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan komitmen pemerintah daerah serta kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
Ia juga menyampaikan komitmen Kementerian HAM untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar.
“Ke depan, kami akan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia,” ujarnya.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai kebijakan pemerintah daerah semakin memperhatikan pemenuhan hak masyarakat.
Wamen HAM juga melihat pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan.
Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk memastikan program HAM berjalan secara nyata.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut baik kunjungan dan perhatian Kementerian HAM terhadap Kabupaten Takalar.
Daeng Manye mengatakan, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung nilai kemanusiaan.
“Kami tentu menyambut baik dukungan dan kerja sama dari Kementerian HAM untuk memperkuat pemenuhan hak masyarakat di Takalar,” kata Daeng Manye.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.
Daeng Manye berharap sinergi tersebut dapat melahirkan program konkret yang semakin memperkuat pemenuhan hak masyarakat di Kabupaten Takalar.
Kunjungan Wamen HAM ini sekaligus membuka peluang bagi Takalar untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam bidang hak asasi manusia.
Pemerintah Kabupaten Takalar berharap kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan daerah yang maju, berkeadilan, dan semakin menghormati hak setiap warga