pembaharuanpost.com.—– Proses penelusuran administrasi pertanahan terkait tanah yang memiliki keterkaitan historis dengan keluarga ahli waris almarhum I Tamanggo Dg. Popo di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kini memasuki tahapan menunggu hasil penelitian dan Laporan Uraian Kasus (LUK) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelusuran ini berawal dari permohonan klarifikasi dan penelusuran administrasi pertanahan yang diajukan Hj. Salma Dg. Tanang selaku salah satu ahli waris almarhum I Tamanggo Dg. Popo. Permohonan tersebut berkaitan dengan dokumen alas hak lama berupa Kohir Nomor 35 C.1, Persil Nomor 1 B DVV II, serta riwayat administrasi dua bidang tanah yang saat ini tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 20003 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20057 di Kelurahan Maccini Sombala.
Dalam dokumen permohonan, tanah historis tersebut disebut memiliki keterangan luas sekitar 7,17 hektare dan 6,11 hektare. Sementara itu, SHP Nomor 20003 tercatat seluas 139.300 meter persegi atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan SHM Nomor 20057 tercatat seluas 20.000 meter persegi atas nama Tuwo bin Tampa cs.
Kanwil BPN Meminta Penelitian dan Penyusunan LUK
Perkembangan penting terjadi setelah Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat Nomor B/HP.02.02/1685-73/IX/2026 tanggal 7 September 2026 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Melalui surat tersebut, Kanwil meminta Kantor Pertanahan Kota Makassar segera melakukan penelitian terhadap SHP Nomor 20003 dan SHM Nomor 20057 serta menyampaikan Laporan Uraian Kasus kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 14 hari sejak surat diterima.
Dalam surat itu, Kanwil turut mencantumkan identitas historis tanah yang diajukan pemohon, yakni Kohir Nomor 35 C.1, Persil Nomor 1 B DVV II, dengan keterangan luas sekitar 7,17 hektare dan 6,11 hektare.
Pencantuman identitas Kohir dan Persil tersebut menjadi bagian penting dalam proses penelusuran karena diharapkan dapat membantu pencocokan data administrasi pertanahan lama dengan data pendaftaran tanah yang ada saat ini.
AHC Menyampaikan Lima Dokumen Tambahan
Dalam rangka mendukung proses penelitian, Andi Hendra Cipta selaku Perwakilan/Pendamping Administrasi Ahli Waris turut menyampaikan surat Nomor 029/KANTAH-MKS/X/2026 tanggal 21 Oktober 2026 kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Surat tersebut berisi informasi tambahan dan lima berkas pendukung untuk dipertimbangkan dalam penelitian serta penyusunan LUK.
Kelima dokumen tersebut meliputi:
1. Salinan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang tampak bertanggal 4 Januari 2001 mengenai persetujuan pelepasan aset tanah empang.
2. Salinan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang tampak bertanggal 28 Februari 2001 mengenai pelepasan aset tanah empang.
3. Salinan Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Marsuik Timbang, BSc. dan Sattu.
4. Foto papan pemberitahuan di lokasi yang mencantumkan SHP Nomor 20003 dan luas 139.300 meter persegi.
5. Salinan SPPT PBB Tahun 2005 atas nama Tuwo Cs. dengan luas objek bumi 20.000 meter persegi.
Dokumen-dokumen tersebut disampaikan untuk membantu penelusuran riwayat pelepasan aset, keterangan asal perolehan tanah, identifikasi objek, serta pencocokan data perpajakan dengan data pertanahan.
AHC juga meminta agar Kantor Pertanahan menelusuri tindak lanjut administratif keputusan tahun 2001, mencocokkan surat pernyataan dengan arsip perolehan tanah, serta memeriksa kesesuaian letak, batas, dan cakupan SHM Nomor 20057 terhadap SHP Nomor 20003 berdasarkan warkah dan peta bidang.
Penyampaian dokumen tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan status hak atas tanah. Penilaian tetap diserahkan kepada instansi pertanahan berdasarkan dokumen asli, warkah, peta bidang, dan arsip resmi yang relevan.
Kantah Makassar Mengonfirmasi Laporan Telah Disampaikan kepada Kanwil
Perkembangan berikutnya terlihat dalam surat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor B/MP.01.02/2064-73.71/XI/2026 tanggal 2 November 2026 yang ditujukan kepada Andi Hendra Cipta.
Dalam surat tersebut, Kantah Makassar menjelaskan bahwa penyampaian informasi tambahan melalui Surat Nomor 029/KANTAH-MKS/X/2026 telah diterima sebagai bahan penelitian dan laporan uraian kasus.
Kantah juga menyampaikan bahwa tindak lanjut atas surat Kanwil BPN Sulawesi Selatan tanggal 7 September 2026 telah dilakukan melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor B/MP.01.02/2030-73.71/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026 perihal Laporan.
Keterangan ini menjadi perkembangan administratif penting karena menunjukkan bahwa tindak lanjut penelitian telah dilaporkan oleh Kantah kepada Kanwil.
Namun, isi laporan tanggal 27 Oktober 2026 tersebut belum diketahui oleh pihak ahli waris maupun pendamping administrasinya. Karena itu, belum dapat dipastikan sejauh mana seluruh dokumen tambahan telah dianalisis dan apa kesimpulan penelitian yang disampaikan kepada Kanwil.
Penelusuran Warkah Menjadi Bagian Penting
Sebelumnya, dalam surat Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 22 Oktober 2026, turut dijelaskan ketentuan mengenai pemberian petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan izin tertulis Kepala Kantor Wilayah BPN untuk pemberian dokumen pendaftaran tanah kepada instansi yang memerlukan maupun kepada pemegang hak yang bersangkutan.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu dasar prosedural yang perlu diperhatikan dalam upaya penelusuran warkah dan klarifikasi riwayat administrasi pertanahan.
Bagi pihak ahli waris, keberadaan warkah dan arsip pertanahan menjadi penting untuk mengetahui dasar penerbitan sertifikat, riwayat perolehan, perubahan data, serta kemungkinan hubungan antara dokumen historis keluarga dengan objek pertanahan yang sekarang terdaftar.
Menunggu Hasil Penelitian, Belum Menarik Kesimpulan
Hingga tahapan ini, pihak ahli waris melalui pendamping administrasinya masih menunggu hasil Laporan Uraian Kasus dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai riwayat administrasi SHP Nomor 20003 dan SHM Nomor 20057, tindak lanjut rekomendasi DPR RI Tahun 2004, serta kesesuaian dokumen historis Kohir dan Persil dengan data pertanahan yang tersimpan di Kantor Pertanahan.
Pendampingan administrasi yang dilakukan Andi Hendra Cipta melalui AHC (Analisis Perkara & Pendamping Administrasi Hukum) selama ini diarahkan pada pengumpulan dokumen, penyampaian informasi, pencatatan korespondensi, dan pengawalan proses klarifikasi secara administratif.
Pihak pendamping menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bukan untuk mengambil alih kewenangan BPN ataupun mendahului hasil penelitian, melainkan memperoleh kejelasan berdasarkan dokumen dan arsip resmi.
Dengan telah disampaikannya laporan dari Kantor Pertanahan Kota Makassar kepada Kanwil pada 27 Oktober 2026, tahapan berikutnya kini menunggu penelaahan dan tindak lanjut dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan.
Bagi pihak ahli waris, harapan utamanya adalah agar seluruh dokumen yang telah disampaikan dapat ditelaah secara menyeluruh, sehingga riwayat administrasi pertanahan di Maccini Sombala memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. (release)