pembaharuanpost.com.—–Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menghadiri Seminar Desa/Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Seminar tersebut mempertemukan kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan penguatan ekonomi desa dan swasembada pangan.
Hadir dalam kegiatan itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Seminar menjadi forum penjelasan mengenai arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam pemaparannya, Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya seluruh pemangku kepentingan memahami substansi kebijakan pemerintah sebelum memberikan penilaian.
“Yang penting masyarakat dan pemerintah daerah memahami dulu kebijakan pemerintah dengan utuh. Kalau belum paham lalu muncul salah paham, itu justru menyulitkan pelaksanaan program,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan berbagai program pemerintah dirancang untuk menggerakkan ekonomi desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.
“Tujuan kebijakan ini adalah menggerakkan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, sehingga masyarakat bisa berkembang dan bekerja di desanya sendiri,” ujarnya.
Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah juga menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional yang tidak dapat ditawar.
“Kita harus swasembada pangan. Itu prinsip yang tidak boleh ditawar karena menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa serta masa depan petani Indonesia,” tegasnya.
Ia mengungkapkan selama bertahun-tahun Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan strategis.
Karena itu, pemerintah mendorong keberpihakan yang lebih kuat kepada petani melalui berbagai kebijakan baru.
Selain sektor pertanian, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan nelayan.
Menurut Zulkifli Hasan, nelayan membutuhkan dukungan infrastruktur agar memiliki daya saing yang lebih baik.
“Pemerintah harus membela nelayan melalui Kampung Nelayan Merah Putih dengan fasilitas seperti cold storage, pabrik es, balai lelang, tambatan perahu hingga SPBN,” katanya.
Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tukar nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir.
Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga menjelaskan fungsi strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai program.
“Bantuan pemerintah nantinya disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Mulai bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG tiga kilogram hingga berbagai program lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan koperasi juga akan menjadi offtaker hasil produksi masyarakat desa.
“Kalau harga gabah turun di bawah harga pembelian pemerintah, Kopdes yang membeli. Jadi koperasi hadir untuk melindungi masyarakat desa,” katanya.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengikuti seluruh rangkaian seminar bersama kepala daerah lainnya.
Ia menilai materi yang disampaikan pemerintah pusat memberikan arah yang jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi desa.
Daeng Manye mengatakan Pemerintah Kabupaten Takalar siap menyelaraskan pelaksanaan program nasional dengan potensi daerah.
“Kami ingin seluruh desa dan kelurahan di Takalar mampu memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal, sehingga hasil pertanian, perikanan, dan usaha masyarakat memiliki akses pasar yang lebih kuat,” kata Daeng Manye.
(yunk)