pembaharuanpost.comm.—–Sebuah aset berupa tanah dan bangunan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, menjadi bagian dari penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditangani Ditreskrimsus Polda Gorontalo.
Berdasarkan surat resmi Ditreskrimsus Polda Gorontalo Nomor B/2377/XI/2026/Ditreskrimsus tanggal 4 November 2026, aset tersebut dinyatakan masih berada dalam status penyitaan.
Namun, kondisi di lapangan justru menyisakan sejumlah pertanyaan.
Dokumentasi tanggal 31 Oktober 2026 memperlihatkan tidak terlihatnya papan pemberitahuan penyitaan di lokasi, sementara bangunan tampak masih digunakan atau dikuasai pihak lain.
Persoalan ini telah disampaikan dalam koordinasi dengan Wassidik Bareskrim Polri pada 2 November 2026. Dalam koordinasi tersebut, disampaikan arahan agar penyidik menindaklanjuti klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi maupun pihak yang saat ini menempati atau menguasai objek, serta melakukan langkah pengamanan fisik melalui pemasangan police line atau tanda penyitaan sesuai prosedur hukum.
Atas kondisi tersebut, kami mempertanyakan:
- Bagaimana tindak lanjut penyidik terhadap pihak yang saat ini menempati atau menguasai aset tersebut?
- Apakah arahan Wassidik untuk melakukan pemanggilan dan klarifikasi telah dilaksanakan?
- Mengapa tanda penyitaan belum terlihat di lokasi berdasarkan dokumentasi yang tersedia?
- Bagaimana bentuk pengamanan nyata terhadap aset yang secara resmi dinyatakan masih dalam status penyitaan?
Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta kejelasan, transparansi, dan kepastian tindak lanjut.
Aset yang berstatus dalam penyitaan tentu memerlukan penanganan dan pengamanan yang jelas sesuai ketentuan hukum.
Kami berharap media nasional dapat memberikan perhatian, melakukan penelusuran, serta meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait agar persoalan ini memperoleh penjelasan secara terbuka dan berimbang.
Publik berhak mengetahui bagaimana proses hukum berjalan, dan pihak yang berkepentingan berhak memperoleh kepastian atas penanganan perkaranya. Ungkap Andi Hendra. (release)
#PondokIndah #PenegakanHukum #TPPU #BareskrimPolri #PoldaGorontalo #PengamananAset #TransparansiHukum #KepastianHukum #AHC